Atas penghasilan tersebut, yang diterima atau diperoleh dari penyewa yang bertindak atau ditunjuk sebagai Pemotong Pajak, wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa.

Dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan.

Tanah dan/atau bangunan, berupa:

Tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan industri.

Jumlah bruto nilai persewaan adalah:

semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanaan dan service charge baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan yang bersangkutan.

Penyewa sebagai Pemotong Pajak:

Badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pemotongan Pajak Penghasilan:

Pemotongan PPh yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;

Penyetoran PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

Pelaporan pemotongan dan penyetoran PPh yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

Penyetoran sendiri:

Penyetoran PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

Pelaporan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;

#mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002#

Dasar Hukum:

• PP NOMOR 5 TAHUN 2002 tanggal 23 Maret 2002
• Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002
• Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002

Peraturan sebelum tanggal 1 Mei 2002:

• PP NOMOR 29 TAHUN 1996
• Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-22/PJ.41/1996